BNOW ~ Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan rencana pembangunan sekitar 800 rumah bagi pemukim ilegal Yahudi di wilayah Tepi Barat yang dikuasai, segera dilaksanakan.
Pengumuman itu datang dari kantor perdana menteri pada Senin, 12 Januari 2021, beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden pada 20 Januari. Tak seperti Trump, Biden mengkritik kebijakan permukiman Israel di masa lalu.
“Perdana menteri memerintahkan kemajuan pembangunan ratusan rumah di Yudea dan Samaria dan beberapa permukiman lain,” bunyi pernyataan tersebut tanpa memberitahu tanggal dimulainya pembangunan.
Di bawah hukum internasional, pembangunan permukiman seperti itu dianggap ilegal karena merupakan sebuah pelanggaran. Palestina dan komunitas internasional memandang hal itu sebagai hambatan utama dimulainya kembali perundingan sebagai satu-satunya solusi yang layak bagi kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk rencana itu. Mereka menuduh Israel berpacu dengan waktu untuk membangun permukiman sebelum Trump lengser.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari Jordania, Mesir, Jerman, dan Prancis menyerukan Israel segera menghentikan semua pemukiman, termasuk di Yerusalem Timur.
Trump, sekutu setia Netanyahu, mengambil serangkaian tindakan rasis dan diskriminatif terhadap rakyat Palestina sejak menjabat pada Januari 2017.
Pada 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington tak lagi memandang permukiman sebagai pelanggaran hukum internasional.
Menurut kelompok Peace Now, 2020 menjadi salah satu tahun paling produktif pembangunan permukiman ilegal.
Sementara Biden telah mengindikasikan pemerintahannya akan memulihkan kebijakan Amerika Serikat dan menentang perluasan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Dia menjanjikan pendekatan lebih adil dan memulihkan bantuan untuk Palestina yang terputus oleh Trump serta menghidupkan kembali negosiasi perdamaian.
Bagian dari Wilayah Merdeka
Palestina mengklaim wilayah Tepi Barat yang direbut Israel dalam Perang 1967 sebagai bagian dari negara merdeka. Meningkatnya populasi pemukim ilegal Israel yang mendekati 500 ribu di Tepi Barat, telah menyulitkan mereka.
Perintah Netanyahu tersebut memang belum final dan bisa jadi sebagai strategi meraih suara menjelang pemilu pada 23 Maret nanti. Selain itu, proses pembangunan permukiman harus melawati beberapa fase birokrasi.
Ada kemungkinan Netanyahu akan menghadapi tantangan hukum dari kelompok anti-pendudukan sebelum konstruksi dimulai.[]
Diperbarui pada ( 15 Maret 2024 )