BNOW ~ Memasuki hari ketujuh aksi demo anti-pemerintah di Kolombia memakan korban puluhan jiwa. Sedikitnya 24 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
Ombudsman Kolombia mengatakan pada Rabu, 5 Mei 2021, ke-24 korban terdiri dari 23 warga sipil dan satu polisi. Protes di Kolombia yang merembet pada kerusuhan dipicu keputusan Presiden Ivan Duque yang berusaha mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU reformasi pajak bulan lalu.
Duque berdalih regulasi itu dikeluarkan untuk mengurangi krisis ekonomi negara dengan cara menaikkan pajak terhadap beberapa barang penting dan sektor pelayanan publik. Dia telah membatalkan RUU setelah unjuk rasa yang dimulai 28 April lalu berubah menjadi gerakan lebih besar.
Para aktivis menilai, di tengah situasi Kolombia yang berjuang memerangi kemiskinan dan diperburuk oleh pandemi corona, polisi mengamankan demonstrasi secara brutal. Aksi polisi telah menuai kecaman dari kelompok internasional dan beberapa pesohor dunia.
Amnesty International merilis video yang menyoroti cara polisi mengerahkan kekuatan secara berlebihan saat meredam protes. Amnesty mengatakan video itu juga merekam aksi polisi menembakkan peluru mematikan ke kerumunan pengunjuk rasa di Cali, barat daya Bogota, ibu kota Kolombia.
Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait laporan penembakan oleh polisi. Mereka mengingatkan aparat berwenang Kolombia tentang tanggung jawab melindungi hak asasi manusia. Amnesty juga men-tweet kalau otoritas Kolombia harus menghormati hak asasi manusia. “Ketidakpuasan masyarakat atas ketidaksetaraan di Kolombia tidak boleh dicap sebagai vandalisme dan terorisme. Juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk penindasan dengan kekerasan,” tulis organisasi itu.
Demo anti-pemerintah itu juga mendapat perhatian dari para selebriti seperti bintang pop Kanada Justin Bieber dan penyanyi Kolombia seperti Shakira, Maluma, dan J Balvin, yang mendukung gerakan protes tersebut. Balvin sendiri menyerukan perdamaian dan cinta di akun Instagramnya. “Situasinya di luar kendali. Ini hak asasi manusia. Kami butuh bantuan [untuk] Kolombia,” tulisnya.
Baca Juga: Asean Ubah Poin Konsensus Soal Pembebasan Tahanan Politik Myanmar
Temblores, organisasi nirlaba independen yang memantau kekerasan polisi di Kolombia, mengklaim jumlah kematian warga sipil lebih tinggi dari laporan Ombudsman. Data Temblores, 37 tewas di tangan polisi sejak unjuk rasa bermula hingga 4 Mei. Dalam rentang yang sama, Temblores mencatat 1.443 kasus kebrutalan polisi, 831 penangkapan sewenang-wenang, dan 10 korban mengalami kekerasan seksual oleh polisi.
“Pembunuhan itu sangat memprihatinkan. Banyak kasus terjadi tanpa protokol yang benar yang harusnya dilakukan polisi selama protes,” ujar Emilia Márquez Pizano dari Temblores kepada CBS News. Polisi, kata dia, perlu melindungi hak masyarakat yang ikut unjuk rasa secara damai.
Menurut Márquez, tanggapan dari pemerintah dapat memicu demonstrasi lebih lanjut. “Kami belum melihat pesan dari pemerintah kepada polisi untuk mengambil tindakan lebih demi melindungi hak dan kehidupan warga sipil. Sebaliknya, pemerintah menyerukan agar lebih banyak aksi militerisasi.” Dia mendesak pengunjuk rasa mematuhi aturan jam malam yang diberlakukan aparat keamanan karena keselamatan mereka tidak dapat dijamin.
Beberapa hari terakhir, Kolombia seperti dilanda perang. Foto-foto menunjukkan kerusakan bangunan dan udara yang dipenuhi gas air mata. Sebuah video memperlihatkan helikopter terbang di atas Kota Buga, Valle del Cauca, dengan suara tembakan terdengar di latar belakang. Ada juga laporan tentang penjarahan dan kantor polisi yang terbakar di Bogota.
Pemerintah Kolombia menuding kerusuhan itu dilakukan oleh pemberontak sayap kiri. “Kekerasan itu sistematis, direncanakan dan dibiayai oleh organisasi kriminal,” ujar Menteri Pertahanan Diego Molano pada Senin lalu.
Sehari sesudahnya, Duque menyerukan digelarnya dialog. “Kami akan menciptakan ruang untuk mendengarkan warga dan membangun solusi yang berorientasi pada tujuan tersebut, di mana patriotisme kita yang paling dalam, dan bukan perbedaan politik, harus menjadi perantara.”[]
Diperbarui pada ( 13 Maret 2024 )